KEBONSARI-(24|01). Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) adalah laporan tertulis yang disampaikan Kepala Desa kepada masyarakat desa di akhir tahun anggaran. Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. IPPD mencakup beberapa komponen, di antaranya:    Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Bidang pelaksanaan pembangunan desa Bidang pembinaan kemasyarakatan desa Bidang pemberdayaan masyarakat desa Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa IPPD ...

KEBONSARI.   Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas semua rahmat dan karunia-Nya sehingga pemerintah Desa kebonsari dapat melakasanakan tugas dan tnaggung jawabnya selama kurun waktu 1 tahun di tahun 2024. Pada hari Kamis 16 januari 2025 Pemdes Kebonsari melaksanankan Musyawaroh Desa (MUSDES) bersama BPD,Lembaga Kemasyarakatan Desa,RT,RW dan tokoh agama.Dalam pemaparan Laporan Realisasi Anggaran APBDes 2024 secara langsung,transparan dan terbukan yang di sampaikan langsung oleh SEKDES Bpk.adib ariyadi, A.Md. di Aula balai ...

KEBONSARI.  Salah satu bentuk Transparasi Pengelolaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), APBDes merupakan rencana anggaran keuangan desa dalam kurun waktu satu tahun yang di bahas dan di tetapkan oleh kepala desa dan BPD melalui forum Musyawarah Desa (MUSDES) yang mana melibatkan lembaga Kemasyarakatan Desa, RT, RW dan tokoh agama Desa Kebonsari. Transparasi Pengelolaan Keuangan Desa bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan terpercaya. Yang mana salah satu wujud transparasi Pengelolaan APBDes adalah dengan ...

KEBONSARI. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serentak di kebonsari sesuai dengan intruksi pemerintah daerah untuk mencegah penyakit demam berdarah (DBD). Penyakit demam berdarah dengue (DBD) sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes Aegypti, yang sangat rentan dengan musim hujan di wilayah tropis atau subtropis. Ini adalah salah satu masalah kesehatan yang cukup serius dan dapat mengancam nyawa masyarakat. Hal ini disebabkan oleh genangan air yang dihasilkan oleh hujan yang menjadi tempat nyamuk berkembang biak. ...

KEBONSARI. Testimoni ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kebonsari kepada beberapa Perwakilan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mengetahaui seberapa besar keterlibatan masyaarkat dalam kegiatan yang ada di Desa. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui tentang ada tidaknya tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan Pemerintah Desa Kebonsari. Dari beberapa tokoh yang dilakukan testimoni sebagian sudah pernah menerima pelayanan di Desa dan tidak ada pungutan apapun. Harapan dari perwakilan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Kebonsari ...

KEBONSARI.Deklarasi Komitmen Bersama Antikorupsi diteken oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Kebonsari. Sebelum penandatanganan deklarasi, Kepala Desa membacakan deklarasi yang intinya komitmen untuk tidak menerima segala bentuk gratifikasi. Selain itu juga tidak melakukan segala bentuk pungli dan ikut aktif memberantas korupsi. Setelah Kepala Desa membacakan deklarasi, satu persatu Perangkat Desa menandatangani Deklarasi Komitmen Bersama Antikorupsi. “Kita mengapresiasi deklarasi anti gratifikasi ini. Ini sebuah komitmen besar ke arah pemerintahan ...

KEBONSARI. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam APBDes Perubahan Desa Kebonsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat Desa Kebonsari, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes. Selain mempublikasikan di website resmi Desa Kebonsari dan media sosial kami Pemerintah Desa juga mencetak baliho serta memasang didepan ...

Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat KEBONSARI. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Desa Kebonsari sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017). Dengan SKM diharapkan dapat mengetahui mutu layanan dan kinerja pada unsur pelayanan umum / publik, serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang dirasakan oleh pengguna atas layanan yang diberikan. Untuk ...