Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat KEBONSARI. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Desa Kebonsari sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017). Dengan SKM diharapkan dapat mengetahui mutu layanan dan kinerja pada unsur pelayanan umum / publik, serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang dirasakan oleh pengguna atas layanan yang diberikan. Untuk ...

KEBONSARI. Pengaduan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Pemerintah Desa Kebonsari, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan, atau pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Pengaduan bisa disampaikan melalui: 1. Datang Langsung 2. Kotak Pengaduan/ Saran (link formulir: https://drive.google.com/file/d/1D3lk3sQC35G55Frni3ofyj4SeJCcVlNP/view?usp=drive_link 3. WA : 085643733370 / 081578339047 4. Instagram : kebonsari_pemdes 5. ...

KEBONSARI -  Kearifan lokal adalah pandangan hidup yang biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal bisa dijumpai pada cerita rakyat, peribasahasa, lagu, hingga permainan rakyat. Fungsi dari Kearifan Lokal adalah Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar. Mengakomodasi berbagai unsur budaya luar. Mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Berikut kami lampirkan Dokumen yang termasuk dalam Komponen Kearifan Lokal yang dapat dilihat melalui link ...

KEBONSARI - Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di wilayah Desa Kebonsari Kecamatan Purwodadi Kbupaten Purworejo. Berikut kami lampirkan Dokumen yang termasuk dalam Komponen Penguatan Partisipasi Masyarakat. 1.1. Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat ...

KEBONSARI - Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat di Pemerintahan Desa Kebonsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Target yang akan dicapai : Meningkatnya kualitas layanan publik, Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi layanan, Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut kami lampirkan Bukti/Dokumen yang termasuk dalam Komponen Penguatan Kualitas ...

KEBONSARI - Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi di Pemerintah Desa Kebonsari yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Target yang ingin dicapai : Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara. Meningkatnya efektivitas keuangan Negara Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang Berikut kami sampaikan Bukti/Dokumen yang termasuk dalam Komponen Penguatan Pengawasan : 2.1. Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa. Link : https://drive.google.com/drive/folders/1XIABuzRiVf-bDD3ftV293BfXkdcgYW36?usp=drive_link 2.2. ...

KEBONSARI - Penguatan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Besih dan Melayani (WBBM) di Pemerintah Desa Kebonsari.Berikut kami lampirkan bukti/dokumen dalam Komponen Penguatan Tata Laksana yang bisa di buka/download di Link : 1.1. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes Beserta Implementasinya. (2 ...

PERATURAN DESA (PERDES) KEBONSARI. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah ...